Laws, Police, and Regulation

Regulasi dan Kebijakan Terkait Bullying di Indonesia

Bullying adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dapat terjadi di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun di dunia digital. Di Indonesia, bullying telah diakui sebagai bentuk kekerasan yang dapat dikenai sanksi hukum. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan pembaruan undang-undang guna melindungi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Berikut adalah kumpulan regulasi dan kebijakan terbaru terkait bullying di Indonesia:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 ini menetapkan perlindungan hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying.

Pasal Penting:

• Pasal 76C: Melarang siapa pun melakukan atau membiarkan kekerasan terhadap anak.
• Pasal 80: Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak: penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berbagai jenis bullying juga termasuk dalam tindak pidana umum:

• Pasal 310 KUHP: Penghinaan secara lisan atau tertulis.
• Pasal 335 KUHP: Perbuatan tidak menyenangkan seperti ancaman.
• Pasal 351 KUHP: Tindak penganiayaan secara fisik.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Terbaru)

UU ini merupakan penyempurnaan dari UU ITE sebelumnya dan secara eksplisit mengatur cyberbullying.

Pasal-Pasal Terkait:

• Pasal 27A: Larangan menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan/nama baik orang lain.
• Pasal 27B: Pengaturan mengenai ancaman dan penghinaan melalui media elektronik.
• Pasal 29: Korban berhak atas perlindungan hukum dari perundungan digital.

Ancaman hukuman dapat berupa pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda ratusan juta rupiah, tergantung tingkat pelanggaran.

4. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Peraturan ini bertujuan mencegah dan menangani kekerasan, termasuk bullying, di lingkungan sekolah.

Pokok Penting:

• Setiap sekolah wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
• Mekanisme pelaporan kekerasan harus disediakan.
• Melibatkan orang tua dan pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman.

5. Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024

Mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk bullying, di lingkungan perguruan tinggi.

Isi Penting:

• Penanganan mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.
• Perguruan tinggi wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas).
• Civitas akademika harus mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan.

6. Peran Kepolisian

Pihak kepolisian berwenang untuk:

• Menerima dan menindaklanjuti laporan bullying.
• Melindungi korban dan melakukan penyelidikan hukum.
• Memberikan rasa aman bagi pelapor dan saksi.

Kesimpulan

Bullying, baik secara fisik maupun digital, adalah tindakan kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum di Indonesia. Dengan regulasi yang terus diperbarui, masyarakat kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan dan menindak pelaku bullying.

Jangan diam! Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami bullying, laporkan ke pihak berwenang. Perlindungan hukum tersedia untuk kamu.

📚 Referensi

1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
   https://peraturan.bpk.go.id/
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   https://peraturan.bpk.go.id/
3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE
   https://jdih.kominfo.go.id
4. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
   https://jdih.kemdikbud.go.id
5. Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
   https://lldikti3.kemdikbud.go.id
6. Situs Resmi Polri untuk Pengaduan Masyarakat:
   https://www.polri.go.id